tugas dan fungsi bkn. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. tugas dan fungsi bkn

59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Alat bantu bagi manajemen dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanreg VI BKN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebTUGAS DAN FUNGSI . Jabatan Fungsional (JF) merupakan jabatan karier PNS yang. Tugas, Fungsi dan Wewenang. pengelolaan kegiatan dan ketatausahaan Biro Keuangan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jan 13, 2021 · Tugas BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. BKN. TUGAS DAN FUNGSI . Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan dan analisis pengolahan data; b. Pengaduan. Manado-Humas BKN, Kantor Regional (Kanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfasilitasi kegiatan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKN; e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKN; Reformasi Birokrasi; Kantor-Kantor BKN; Maklumat Pelayanan; Panduan Perilaku Core Value ASN; Publikasi . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. memimpin BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan Dalam melaksanakan tugas Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian; penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik, dan menjadi anggota/pengurus partai politik; penyiapan penyelesaian. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Manado-Humas BKN, Kantor Regional (Kanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfasilitasi kegiatan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepegawaian terpadu, urusan hubungan masyarakat, pengaduan masyarakat, pemberitaan, publikasi, keprotokolan, tata usaha pimpinan, hukum, dan fasilitasi administrasi pelaksanaan kerja sama. berikut adalah tugas dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA), yaitu : Penyusunan. TUGAS DAN FUNGSI . Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis jabatan Aparatur Sipil Negara, penyusunan standardisasi jabatan, dan penyusunan rencana pengembangan karier Aparatur Sipil Negara. 2. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kanreg BKN. 3. berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Senin, 16 Oktober 2023 - Admin. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pasal 7 : Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . LATAR BELAKANGBKN Adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanankan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. (18) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qTUGAS DAN FUNGSI . 2. Memilih nama jabatan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Namun demikian, pasca lahirnya UU ASN, sampai saat ini belum disusun Peraturan Presiden pengganti Perpres Nomor 58 Tahun 2013, hal ini perlu segera ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap penyusunan dan penataan. PNS Wajib Tahu! 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang sistem informasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan ASN yang kompeten dan profesional di lingkungan BKN. Nomor 31 Tahun 2015, BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan Fungsi. WebTUGAS DAN FUNGSI . WebYogyakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina kepegawaian ASN di Indonesia membuka kesempatan kepada semua instansi untuk bekerja sama dengan BKN guna mengoptimalkan tugas dan fungsi BKN dan instansi, sepanjang ruang lingkup kerja sama dalam batas kewenangan para pihak. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); MEMUTUSKAN: Tugas dan Fungsi. - Profesional Kantor Regional X BKN Denpasar dalam memberikan layanan kepegawaian berkomitmen mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta berorientasi pada prestasi kerja. Keempat pilar tersebut merupakan ekstraksi dari tugas dan fungsi BKN sebagaimana disebutkan didalam UU 5/2014. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional. Company Profile Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan analisis/telaah kebijakan kepegawaian; pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi/ penyuluhan hukum, koordinasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian; pemantauan dan evaluasi implementasi. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pengaduan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Tugas & Fungsi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebTUGAS DAN FUNGSI . Simak tugas dan fungsi ASN yang meliputi PNS dan PPPK yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2023. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2020, BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengembangan dan evaluasi program pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara, serta. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Dalam melaksanakan tugas. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Hubungi Kami. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebTUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyusun kebijakan terkait sistem informasi manajemen kepegawaian. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Kepala BKN. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Tugas Badan Kepegawaian Negara Serta Fungsi Dan Wewenang. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . WebTUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . bkn. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Penunjukan Plt BKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/ TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di. dan/atau gedung untuk keperluan BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; pelaksanaan urusan administrasi; pelaksanaan pelaporan dan pengolahan data barangBKN dan menguatkan pemahaman serta mendorong PUG menjadi salah satu perspektif utama diseluruh bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 03. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . E-Kinerja juga bisa digunakan untuk memantau kehadiran pegawai. TUGAS DAN FUNGSI . Tugas dan Fungsi BKN dalam UU No. TUGAS DAN FUNGSI . (foto: mia) Haryomo juga mengungkapkan jabatan Pranata SDM Aparatur dan Analis SDM Aparatur memiliki. PPID Badan Kepegawaian Negara bertugas: menyediakan dan mengamankan Informasi Publik; memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Badan Kepegawaian Negara dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; menetapkan Daftar Informasi Publik dalam. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama;. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas: 1. TENTANG. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Tugas dan Fungsi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja pegawai magang. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian. TUGAS DAN FUNGSI . Bagian Keempat Sekretariat Utama . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan standar pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian norma. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Merupakan gambaran Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara serta persepsi, interpretasi dan strategi Kepala Badan Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 15. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pasal 2PPK dengan Kepala BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. penyusunan dan. View full profile on Instagram. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Penyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 1. 9. berikut adalah tugas dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA), yaitu : Penyusunan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Saat ini terdapat sebanyak 152 jenis jabatan fungsional di instansi pemerintah dan berdasarkan data dari BKN, hampir 2,3 juta atau sekitar 52,23% Pegawai Negeri Sipil (PNS) menduduki jabatan fungsional (kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Utama BKN, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. (2) Analis Kebijakan bertanggung jawab kepada Pejabat. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No.