urusan pemerintah daerah uraian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. urusan pemerintah daerah uraian

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan 92,728,500 0 0 0. 545. 2 b. Keenam urusan pemerintah mutlak ini meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. . Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan di daerah, yang jadi kewenangan ranah. 4. 4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akun. 01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah . 1. 1. Ketika desentralisasi diterapkan, maka pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan 18 Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tabel 1. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; f. Pengertian pemerintah pusat menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. PENDAHULUANPENDAHULUANDINKOMINFO adalah melakukan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, khususnya dalam program. -RenTo120619-. 4. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4. Bupati adalah Bupati Kebumen. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. 2016. Uraian Tahapan reviu sebagai berikut: A. 15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Photo by Miguel Á. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi. Sebagai daerah otonom yang menjalankan kewenangan sebagai-mana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah DIY mempunyai kewenanganURAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganlandasan dasar pemerintahan daerah, akan dapat Menjelaskan sejarah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari pilihan bentuk negara Menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu Menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah 1. 6. Program/Kegiatan . Jenis asas yang satu ini merupakan asas yang meruntuhkan asas sentralisasi di Indonesia sekaligus menjadi asas yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan d. 3. 757. 3. InfoASN. 000,00 5 . 01. id: 8 hlm. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang terdiri atas: pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh. ID : 12 HLM. Dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Pengaturan 1. Mengawasi pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat; f. Urusan Hukum. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan f. 14. URUSAN PEMERINTAHAN 1 Perencanaan,. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pemkot Semarang 5. “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang. Baca Juga: Asas-Asas tentang Otonomi Daerah dan Penjelasannya, Materi PPKn. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan . 1/Kep. (2) Dinas. 01 Badan Kepegawaian Daerah. 0. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 38). 000,00 5 . 06. 605. 545. Kinerja yang akan dicapai (terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, danPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEGIATAN PAGU Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690,000,000. d. pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam NOMOR 23 TAHUN 2014. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2014. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan. (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. amanat dan tujuan otonomi daerah. Pelaksanaan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ; 5. dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 14. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Dae rah Kota Singkawang. 4. Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan. GO. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 20. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Bupati adalah Bupati Badung. 150. 2. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:. dang-undangan daerah, uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang ditetapkan pada tahun 2008, sebelum. 3. 365. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. 555. 2. 4. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:d. Urusan Pemerintahan Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Walikota Malang nomor 68 tahun 2012 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota. 6. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. pengelolaan kegaiatan kesekretariatan. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma,standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 7 Berkaitan. pendidikan; b. Total biaya yang diperlukan Rp. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkaitJabatan pengawas yang melekat pada pegawai negeri tersebut merupakan suatu jabatan fungsional, sebagaimana yang diatur dalam PerMen-PAN Nomor 15 tahun 2009 yaitu Jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan. 1. Melanjutkan uraian tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada kesempatan ini diuraikan tentang kekuasaan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemda). Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri dan merupakan jabatan karir PNS. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. l. mendorong keselarasan yang integral. Uraian Tugas Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah DI SINI Demikian informasi “Kisi-Kisi Soal SKB CPNS Formasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama” , semoga bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Daerah adalah Kota Singkawang. PENGERTIAN. 2. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Uraian Indikator ( IKU ) Meningkatkan Kinerja pelayanan tugas dan Fungsi Setwan 1. Pemilihan Kepala Daerah Uraian: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020. 000. Dana Bantuan Operasional Kesehatan 2. FUNGSI. Latar Belakang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan merupakan Perangkat Daerah yang berwenang dan menangani penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Grobogan. 3 Urusan Pemerintah Daerah integralistik ). Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah; f. 8. go. penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan SKPD yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,. Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD alokasi Dinas Sosial Kab. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara. Desentralisasi urusan pemerintahan konkuren merupakan implementasi prinsip otonomi daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Fungsi sekretaris desa adalah: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 39. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan. 20. 02. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. B. Menteri . "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut. 3 Definisi 11. 418,00 (5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. persentase cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah . URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Tujuan Otonomi Daerah. Kecamatan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, JurnalPemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkot Semarang 4. intern Pemerintah. 533. Hasim Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam’iyyah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah instansi pengawas internal pemerintah yang bertindak sebagai unsur pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya. SKJF substansi Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan. 4. Hukum Positif Indonesia- Melanjutkan uraian tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada kesempatan ini diuraikan tentang kekuasaan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menganalisa Kebijakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang hukum, politik dan pemerintahan secara spesifik kepada Bupati; c. Menurut Pasal 9 Undang-Undang. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam. Berlaku. 506. Dalam perjalananya UU Pemerintahan Daerah dianggap tidak cukup untuk menjawab apakah otonomi daerah sudah berjalan dengan baik apa tidak, misalnya saja Undang-Undang No. Pasal 18 (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus. Di Indonesia, sebuah kecamatan adalah pembagian dari kabupaten dan kota. 1. 691,48) 98,72undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Prakiraan Maju rencana Tahun 2023 . (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 telah menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang. com - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ( 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina. Pertama, pemerintah daerah hanya boleh mengatur urusan sepanjang urusan itu tidak atau belum diatur dengan undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. XVII, Desember 2015, hal. Urusan pemerintah absolut yang dibuat dan dijalankan pemerintah pusat. Selengkapnya dapat dibaca di sini. 25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan KonkurenPrinsip AkuntabilitasPrinsip EfisiensiPrinsip EksternalitasPrinsip Kepentingan Strategis NasionalKewenangan Urusan PemerintahanKewenangan Pemerintah PusatKewenangan Pemerintah Daerah ProvinsiKewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan. Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang . Pasal 10 Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat: Urusan pemerintah pusat pun berbeda dengan urusan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 4. 7. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1. Penyampaian Rancangan KUA dan. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 5 BELANJA DAERAH 45. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; Pelayanan penerimaan kunjungan tamu dan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pemberian informasi, menyiapkan tempat, dan penyediaan jamuan ;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Kemudian, melansir dari Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam laman jdih. 56, BN 2019/ NO 970; PERATURAN. 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . . 000. id. Daerah adalah Kota Malang. Peraturan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.